KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI KONFLIK DI BERBAGAI WILAYAH NKRI

BAB I

PENDAHULUAN

 

Keterbukaan dan keadilan sangatlah penting serta dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebab jika tanpa adanya keterbukaan dan keadilan maka tidak terwujudlah pemerintahan yang baik. Pengertian pemerintahan yang baik:

  1. Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan  kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
  2. UNDP, Good Governance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektor swasta dan masyarakat.
  3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Pemeritahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Ciri atau karakteristik, prinsip Good Governance menurut UNDP :

  1. Partisipasi (participation), yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif.
  2. Aturan Hukum (rule of low), yaitu hukum harus adil tanpa pandang bulu.
  3. Tranparan (transparency), yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah diakses masyarakat. informasi harus memadai agar dapat dipantau rakyat melalui media massa, tv, radio atau internet.
  4. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak (stakeholder).
  5. Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented), yaitu bertindak sebagai mediator bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
  6. Berkeadilan (equity), yaitu memberikan kesempatan  yang sama baik pada laki maupun   perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
  7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemamfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan baik.
  8. Akuntabilitas (Accountability), yaitu para pengambil keputusan  baik pemerintah, swasta dan masyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik.
  9. Bervisi strategis (stratrgic Vision), yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang  dalam menyelenggaraan dan pembangunan dengan mempertimbangkan  aspek historis, kultur dan kompleksitas sosial.
  10. Kesalingketerkaitan (Interrelated), yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait (mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.

Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN pasal 3 yaitu:

  1. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatn dan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.
  2. Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara.
  3. Asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
  4. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golongan dan rahasia negara.
  5. Asas proporsionalitas, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  6. Asas profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik peraturan yang berlaku.
  7. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyelenggara negar dan hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, keterbukaan dan keadilan perlu diprioritaskan di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Keterbukaan pemerintah ini mengarah pada kebijakan pemerintah secara demokrasi pada masyarakat. Dalam pemerintahan Indonesia terdapat indikator-indikator yang perlu diketengahkan untuk menciptakan Negara demokrasi yang sesungguhnya. Salah satu indikator tersebut adalah belum adanya transparansi dalam penyelenggaraan Negara dan diterimanya partisipasi politik warga secara utuh.

Tanpa transparansi regulasi politik , hukum, ekonomi, dan budaya, maka setiap keputusan para tokoh-tokoh politik yang berperan dalam pemerintahan hanya akan menjadi bumerang bagi kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Contoh tidak adanya transparansi adalah demonstrasi besar-besaran mahasiswa kepada para tokoh-tokoh politik atau banyak terjadi konflik atau perbuatan yang berbaur radikalisme di berbagai wilayah NKRI.

BAB II

KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI KONFLIK DI BERBAGAI WILAYAH NKRI

 

  1. A.    MAKNA KETERBUKAAN

Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan.  Dengan demikian Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.  Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan

Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah.  Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan.

Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan :

  1. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan.  Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.
  2. Dasar penyelenggaraan pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat.
  3. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.

Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle:

  1. Pemerintah menyediakan  berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.
  2. Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen pemerintah melalui parlemen.
  3. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen.
  4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik.  Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang.

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal informasi yang tidakboleh diketahui publik yaitu:

  1. Pertimbangan-pertimbangan kabinet.
  2. Nasehat politis yang diberikan kepada menteri.
  3. Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hidup  demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.
  4. Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta.
  5. Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.

Menurut Freedom of  Information Act di Amerika Serikat, ada 9 informasi yang bersifat rahasia namun tidak wajib tergantung pada suatu lembaga, yaitu :

  1. Mengenai keamanan nasional dan politikluar negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional dan data CIA)
  2. Ketentuan internal lembaga.
  3. Informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik.
  4. Informasi bisnis yang bersifat sukarela.
  5. Memo internal pemerintah.
  6. Informasi pribadi (personal privacy).
  7. Data  yang berkenaan dengan penyidikan.
  8. Informasi lembaga keuangan.
  9. Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya.

Dengan demikian, makna keterbukaan yang dimaksudkan adalah:

  1. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam iklim politik, dimana setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya sejauh tidak bertentangan pancasila dan UUD 1945.
  2. Pemerintah dikatakan terbuka apabila memenuhi empat unsur yaitu:
  • Pemerintah  menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuh.
  • Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan yang luas untuk mengetahui isi dokumen  pemerintah.
  • Terbukanya sidang pemerintahan bagi masyarakat dan media massa.
  • Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana.
  1. B.     MAKNA KEADILAN

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakuai dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keurunan, dan agamanya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil terdapat pada:

  1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima
  2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV
  3. GBHN 1999-2004 tentang visi

Keadilan berasal dari kata adil. Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang.

Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :

  • Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak.
  • Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.
  • Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku.
  • Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Thomas Hobbes  menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Sehingga pengertian keadilan yang dimaksud di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

  1. Sebagai tindakan yang tidak berdasar kesewenang-wenangan.
  2. Sebagai suatu tindakan yang berdasarkan norma.
  3. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.
  4. Tidak berat sebelah atau tidak memilih ke salah pihak.
  5. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah.
  1. C.    MACAM-MACAM KEADILAN
  2. A.     Pembagian keadilan menurut Aristoteles:
    1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya atau keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang).

Contoh:

  • Adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A.
  • Setiap orang memiliki hidup.  Hidup adalah hak milik setiap orang,maka menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil.
  1.  Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya atau keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan.

Contoh:

  • Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kinerjanya selama ini.
  • Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh penghargaan dari presiden.
  1. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
  2. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang telah menaati segala peraturang perundang-undangan yang telah diwajibkan.

Contoh:

  • Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas.
  • Adalah adil bila Polisi lalu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yang berlaku.
  1. Keadilan Menurut Teori Perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.
  1. B.     Pembagian keadilan menurut Plato:
    1. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adila secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
    2. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.
    3. C.     Notonegoro

Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

  1. D.     DAMPAK DARI ADA DAN TIDAK ADANYA KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dampak postif dari adanya keterbukaan:

  1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.
  2. Meningkatnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Mencegah terjadinya KKN.
  4. Menciptakan hubungan harmonis yang timbal balik antara penyelenggara negara dengan rakyat.
  5. Meningkatkan potensi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
  6. Dapat mengungkapkan ketidak-adilan sehingga dapat menunjang terciptanya jaminan keadilan sesuai dengan hak asasi setiap manusia.
  7. Menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat,
  8. Membicarakan secara terbuka masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan bersama sebagai bangsa,
  9. Menyampaikan kritik, koreksi, saran, dan untuk melakukan control.

Dampak negatif dari adanya keterbukaan:

  1. Aspek sosial budaya yaitu keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia.
  2. Aspek ideologi, yaitu keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia.

Dampak dari tidak adanya keterbukaan:

  1. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tak berfungsi optimal.  Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum.  Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa keadilan, sebab hukum bisa dibeli.
  2. Di bidang Ekonomi,  semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmi berbelit-belit dan mahal.  Invesrtor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.
  3. Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif.  Hidup diarahkan semarta untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memerdulikan moral dan etika agama seperti korupsi.
  4. Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitas aparat yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.
  5. Di bidang HAM, Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik, unjuk rasa, masyarakat tidak berdaya terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin.
  1. E.     DAMPAK DARI ADA DAN TIDAK ADANYA KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dampak dari adanya keadilan:

  1. Warga negara hidup damai, sejahtera, dan tentram.
  2. Tidak adanya kecemburuan antara masyarakat dengan pejabat/pemerintah
  3. Tidak adanya pertentangan antara masyarakat dan pemerintah di dalam menerapkan dan me;aksanakan kebijakan publik,
  4. Tidak adanya kesenjangan sosial dan disintegrasi bangsa.

Dampak dari tidak adanya keadilan:

  1. Terjadi kecemburuan antara masyarakat dengan pejabat/pemerintah
  2. Terjadi pertentangan antara masyarakat dan pemerintah di dalam menerapkan dan melaksanakan kebijakan publik,
  3. Terjadi kesenjangan sosial dan disintegrasi bangsa.
  4. Pertikaian antar suku bangsa dapat menyebabkan perpecahan wilayah.

 

  1. F.      HUBUNGAN KETERBUKAAN DENGAN ASPEK LAIN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
  2. Keterbukaan dan Demokrasi

Keterbukaan bukan hanya untuk para pemerintahan malinkan pula berguna untuk masyarakat. Keterbukaan merupakan ciri pokok demokrasi sehingga memunculkan sikap kedewasaan dalam masyarakat dan memunculkan pula sikap demokrasi.

Dalam persoalan tertentu masyarakat Indonesia masih mengandung kepekaan yang tajam. Hal itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terbuka dan dewasa terhadap sesamanya. Alasan masyarakat harus terbuka terhadap permasalahan yang kompleks adalah agar tidak terjadi “main hakim sendiri “ karena Indonesia merupakan negara hukum maka diperlukan tenaga para penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

  1. Keterbukaan dan Pembangunan Politik

Masyarakat pada umumnya memiliki dua kemungkinan yakni semakin terbuka, maka semakin demokrasi, atau semakin tertutup, semakin otoriter. Bagi negara-negara yang masyarakat dan para pemerintahannya terbuka tentu negara tersebut akan semakin berkembang. Dalam perkembangan tersebut akan semakin banyak pro dan kontra antara masyarakat dan tokoh-tokoh politik. Walaupun cukup sulit keterbukaan tersebut akan membuahkan hasil yang memajukan kehidupan dalam bermasyarakat.

Demokratisasi bukan hanya berarti terbuka, tetapi yang lebih pokok adalah melalui keterbukaan itu. Masyarakat dan pemerintah yang secara tidak langsung dituntut untuk menjalankan keterbukaan itu dengan baik. Batu ujian dalam keterbukaan itu apabila sorotan dan pendapat itu berbeda atau bahkan mengenai kepentingan pemegang kekuasaan. Bobot keterbukaan masyarakat dapat menunjukkan tingkatan suatu masyarakat. Masyarakat yang terbelakang, banyak hal yang dipandang sebagai sesuatu yang tabu dan tak patut di perbincangkan. Sedangkan mengenai tingkat pendidikan seseorang dapat menjadi perbincangan sekelompok orang tertentu. Hal ini menunjukkan masyarakat masih kurang dalam sikap kritis dan dewasa. Hal ini bertolak belakang dengan public debate atau debat terbuka yang merupakan ciri masyarakat maju.

  1. G.    PENTINGNYA KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat yang membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Berbagai aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama dapat menjadikan bangsa ini mudah mencapai suatu keadilan. Jika masyarakat suatu bangsa telah ikut berperandan menyumbangkan aspirasi dan pendapatnya, persatuan akan lebih mudah terwujud. Hal itu dikarenakan mereka merasa mempunyai cita-cita, tujuan, dan peranan yang sama ketebukaan yang mensyaratkan kesediaan semua pihak untuk menerima kenyataan merupakn pluralitas. Selain itu, di dalamnya juga muncul perbedaan pendapat.

Pada dasarnya kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikutinya memuat arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehubungan dengan itu, semua kebijaksanaan publik dan dan peraturannya membutuhkan dukungan masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan oleh masyarakat tehadap sejumlah kebijaksanaan dan peraturan yang ada secar empirik lebih banyak dikarenakan oleh kurangnya keterlibatan publik dalam tahap kebijaksanaan. Jika hal itu dibiarkan begitu saja maka makin besar keinginan rakyat untuk selalu mengadakan pembaharuan, tetapi rakyat tidak tau arahnya sehingga mereka akan mudah kehilangan kendali dan emosianal. Rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu dipupuk dan diperhatikan akan menghasilkan suatu kebijakan publik dan peraturan umum yang mengatur masyarakat dengan baik. Dengan demikian keterbukaan dan keadilan adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kita.

 

  1. H.    SIKAP YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Selain keterbukaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya adalah menciptakan keadilan. Persatuan bangsa dan keutuhan negara hanya akan terwujud jika tedapat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan merupakan unsur yang sangat esential dalam kehidupan manusia. Semua orang berharap mendapatkan jaminan dan rasa keadilan. Dalam kehidupan sekarang, musuh terbesar bangsa adalah ketidakadilan.

Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, kesenjangan, pertentangandan disintegerasi bangsa. Jika kita amati lebih jauh keadaan negara kita ini, pertentangan antar suku bangsa dalam perpecahan wilayah bersumber dari ketidakadilan. Karena diperlakukan tidak adil, antara anak bangsa dapat bertikaidan antar golongan saling berseteru. Dengan demikian, keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa dan keutuhan negara.

  1. I.       SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
  2. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti:
  • Berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentang keterbukaan dan keadilan.
  • Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara.
  • Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan.
  • Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan.
  • Mengajukan kritik terhadap  tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan.
  • Menumbuhkan dan mempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.
  • Menghormati dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Menempatkan anggota masyarakat berkedudukan sama dalam hokum dan pemerintahan.
  1. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang bertugas untuk menjamin keadilan dan perilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan, seperti :
  • Mengetahui hal-hal yang mendasar tentang keadilan.
  • Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan dengan keadilan.
  • Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan.
  • Menghargai tindakan berbagai pihak yang memperkuat jaminan keadilan.
  • Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan  keadilan.
  • Membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.
  • Berperan aktif memberikan masukkan dan saran dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik.
  • Ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan agar terlaksana pemerintah yang baik dan bebas dari KKN.

BAB III

PENUTUP

  1. A.    KESIMPULAN

Keterbukaan dan keadilan sangatlah penting serta dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebab jika tanpa adanya keterbukaan dan keadilan maka tidak terwujudlah pemerintahan yang baik serta tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagaiman yang di cita-citakan bangsa Indonesia sebagai tujuan nasional di dalam menjaga keutuhan NKRI yang tercantum di dalam dasar negara (pancasila) dan konstitusi (UUD 1945). Dengan demikian, keterbukaan dan keadilan perlu diprioritaskan di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hal ini dikarenakan apabila tidak adanya keterbukaan dan keadilan maka akan timbul tindakan atau perbuatan yang berbaur radikalisme di berbagai wilayah NKRI. Oleh karena itu, mengingat bahwa keterbukaan dan keadilan maka perlu ditanamkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana nantinya jika semua ini dilaksanakan sesuai prosedur dan berkesinambungan akan menciptakan kehidupan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

 

  1. B.     SARAN

Dengan adanya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka kita harus memahami dan menerapkannya sehingga nantinya tidak akan timbul tindakan ataupun konflik yang sering terjadi di wilayah NKRI dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. 1.      Priyo Sukonto, Bambang. 2009. Panduan Belajar Kelas 12 SMA IPA/IPS       Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Primagama
  2. http://afrokendonesia.blogspot.com/2011/04/keterbukaan-dalam-kehidupan-berbangsa.html.15/05/2011.02:47
  3. http://halil4.wordpress.com/2010/01/06/bab-3-keterbukaan-dan-keadilan/.15.05/2011.02:35
  4. http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-pemerintahan/.15/05/2011.02:30
  5. http://metro.kompasiana.com/2011/03/30/amuk-massa-di-indonesia-dalam-perspektif-keadilan/15/05/2011.02:45
  6. http://sramdas.blogdetik.com/keterbukaan-dan-keadilan/15/05/2011.02:50

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: